Oleh: Sonia Putri Permata )*
Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperbaiki gizi anak bangsa melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG menjadi salah satu tonggak utama pemerintahan dalam mewujudkan janji kampanye serta memperlihatkan hasil nyata dari kerja keras yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam kurun waktu satu tahun, kebijakan tersebut telah berkembang menjadi gerakan nasional yang bukan hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat kecil.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa capaian yang diraih hingga saat ini merupakan bukti bahwa pemerintahan yang ia pimpin mampu mengubah janji menjadi kenyataan. Ia menyampaikan keyakinan bahwa bangsa Indonesia kini dapat melihat hasil konkret dari berbagai program yang dijalankan.
Prabowo juga mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati bukan diukur dari kekuasaan, melainkan dari kemampuan untuk menjaga integritas, moralitas, dan keberanian dalam menepati janji kepada rakyat. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mengandalkan akal sehat, perhitungan matang, serta kejujuran dalam setiap langkah.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya menyediakan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil di seluruh penjuru negeri.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa anak-anak merupakan masa depan bangsa, dan tidak boleh ada satu pun yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Pandangan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG telah memberikan manfaat bagi jutaan anak di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun cakupannya dapat menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program sosial terbesar di dunia. Peningkatan cakupan ini juga disertai dengan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Menindaklanjuti sejumlah laporan kejadian luar biasa di beberapa daerah, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk memperbaiki sistem dan memperketat pengawasan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi nasional untuk merumuskan langkah konkret yang berfokus pada keselamatan dan kualitas makanan.
Pemerintah kemudian menutup sementara beberapa Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap juru masak, serta memperkuat standar kebersihan dan sanitasi di seluruh dapur penyedia makanan.
Selain itu, pemerintah memberlakukan kewajiban Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG. Sertifikat ini sebelumnya hanya bersifat administratif, namun kini menjadi syarat mutlak bagi lembaga yang ingin beroperasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa percepatan sertifikasi sedang dilakukan agar seluruh penyedia makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) juga dilibatkan untuk melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program di lapangan. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak yang menerima makanan bergizi mendapatkan jaminan kualitas yang aman dan sehat.
Dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan dampak positif yang signifikan. Pemerintah secara sadar melibatkan pelaku usaha dan koperasi lokal dalam penyediaan bahan makanan bergizi, menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah. Program ini telah membuka lapangan kerja baru, memperkuat peran petani, nelayan, serta pengusaha kecil dalam rantai pasok pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berpihak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa MBG adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil dan menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Ia menilai bahwa keberhasilan program ini adalah fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menurut Misbakhun, dukungan anggaran yang besar menunjukkan keseriusan pemerintah. Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp171 triliun dan berencana meningkatkannya menjadi Rp350 triliun pada tahun berikutnya. Angka ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas program.
Selain memperbaiki gizi melalui MBG, pemerintah juga menggalakkan gerakan hidup sehat di seluruh lapisan masyarakat. Prabowo dan Gibran mendorong masyarakat untuk menjalani pola hidup aktif, menjaga kebersihan, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan.
Program seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Gerakan Sekolah Sehat (GSS) dijadikan pilar utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh dan produktif. Pendekatan holistik ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga berupaya membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.
Komitmen ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menciptakan generasi emas yang berdaya saing tinggi. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah menunjukkan bahwa program pro-rakyat dapat berjalan efektif ketika dilaksanakan dengan keseriusan dan pengawasan yang kuat. MBG menjadi bukti bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat bukan sekadar janji, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran bukan hanya menandai keberhasilan teknis program, tetapi juga mengukuhkan arah pembangunan nasional yang berlandaskan keadilan sosial dan kemandirian bangsa. Melalui komitmen memperbaiki gizi anak bangsa, pemerintah tengah menyiapkan fondasi kuat bagi masa depan Indonesia—sebuah masa depan yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045.
)* Pemerhati Kebijakan Publik
