Oleh Karla Auliani )*
Pembangunan nasional yang berkeadilan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur di pusat-pusat perkotaan. Ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan secara merata hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Maka program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Kehadiran listrik bukan sekadar menghadirkan cahaya di malam hari, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta berbagai peluang kemajuan masyarakat di daerah terpencil.
Komitmen pemerintah untuk memperluas akses listrik hingga ke seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan satu pun warga negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati aliran listrik. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan program Lisdes dan BPBL sebagai salah satu prioritas strategis untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam menikmati layanan dasar.
Kebijakan memperluas akses listrik ke pelosok merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani rakyat. Negara tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi dalam penyediaan layanan publik. Di banyak wilayah terpencil, pembangunan jaringan listrik memang membutuhkan investasi yang sangat besar dengan jumlah pelanggan yang relatif sedikit. Secara bisnis, proyek semacam itu mungkin tidak memberikan keuntungan yang menarik. Namun, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh rakyat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang menjadi kebutuhan hidup mereka.
Langkah pemerintah meningkatkan alokasi anggaran dari Rp3,6 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp10,3 triliun pada tahun 2026 memperlihatkan keseriusan dalam mempercepat elektrifikasi nasional. Pada tahun 2025, pembangunan kelistrikan telah direalisasikan di 1.361 lokasi yang terdiri dari desa dan dusun di berbagai wilayah Indonesia. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk melanjutkan percepatan pembangunan listrik di ribuan desa dan dusun lainnya yang masih belum terjangkau. Dukungan anggaran yang lebih besar membuat pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan sekaligus memperluas jangkauan program BPBL bagi masyarakat yang membutuhkan.
Keberadaan listrik memiliki dampak yang sangat luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Di bidang pendidikan, listrik memungkinkan anak-anak belajar dengan lebih nyaman pada malam hari. Akses terhadap perangkat digital dan internet juga akan semakin terbuka sehingga memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda di daerah terpencil. Pada sektor kesehatan, listrik menjadi penunjang utama berbagai layanan medis. Dengan demikian, program Lisdes tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dampak yang tidak kalah penting adalah penguatan ekonomi masyarakat desa. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa listrik bukan sekadar sumber penerangan, melainkan penggerak roda ekonomi masyarakat. Pernyataan tersebut sangat relevan mengingat banyak aktivitas ekonomi produktif yang bergantung pada ketersediaan energi. Kehadiran listrik memungkinkan berkembangnya usaha mikro dan kecil, industri rumah tangga, pengolahan hasil pertanian, perikanan, hingga berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Program Lisdes dan BPBL juga memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Selama ini, salah satu penyebab ketimpangan adalah perbedaan akses terhadap infrastruktur dasar. Daerah yang memiliki akses energi cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah yang masih mengalami keterbatasan listrik. Oleh karena itu, perluasan elektrifikasi menjadi instrumen penting untuk menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menilai bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, akses listrik berkaitan erat dengan kemajuan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi desa. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesamaan visi antara pemerintah dan DPR dalam mendorong percepatan pemerataan pembangunan melalui penyediaan energi yang berkeadilan.
Sinergi antara pemerintah, parlemen, PLN, serta seluruh pemangku kepentingan akan menentukan keberhasilan upaya menghadirkan listrik bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau. Dukungan tersebut juga mencerminkan kesadaran bahwa pembangunan yang inklusif memerlukan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan merata.
Pada akhirnya, program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan. Program ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Kehadiran listrik membuka jalan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan pembangunan. Ketika listrik menjangkau seluruh desa dan dusun di Indonesia, maka fondasi pemerataan pembangunan nasional akan semakin kokoh. Upaya pemerintah menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian, listrik tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga jembatan menuju Indonesia yang lebih adil, maju, dan sejahtera.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan energi
