Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi menyeluruh yang mencakup pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan peraturan, hingga audit terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan pembenahan ini dilakukan agar program semakin tepat sasaran, aman, dan tertata, dengan fokus utama pada anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat miskin ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah 3T.
“Evaluasi ini dinilai realistis diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan karena telah terbentuk kesadaran bersama di seluruh tingkatan pelaksana program,” ujar Hariqo.
Ia menambahkan, setiap pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk korupsi dan penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan maupun posisi.
Menurut Hariqo, Indonesia telah membangun fondasi yang baik dalam pelaksanaan MBG meski program ini masih relatif baru dibandingkan negara lain.
“Para pekerja di SPPG memiliki peran penting karena tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi turut berkontribusi menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan mampu berkonsentrasi dalam belajar,” katanya.
Ia menuturkan besaran anggaran per porsi MBG akan terus dikaji berdasarkan kecukupan gizi dan kondisi tiap daerah, termasuk perbedaan indeks kemahalan di luar Jawa, agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penurunan kualitas dan takaran makanan.
Pelibatan kantin sekolah, kata Hariqo, juga dapat menjadi salah satu opsi pelaksanaan MBG di wilayah 3T, dengan kajian mendalam terhadap standar gizi, tenaga kerja, dan dampaknya bagi petani, peternak, pekebun, dan nelayan setempat.
“Kritik dan masukan masyarakat sangat penting bagi penyempurnaan MBG,” ujarnya, seraya menyebut program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat lewat budaya makan bersama di sekolah, termasuk mendorong anak-anak mengonsumsi sayur, ikan, dan makanan bergizi lainnya.
Hariqo memastikan pelaksanaan MBG dilakukan bertahap dan terus disempurnakan melalui evaluasi dapur, peraturan, serta data penerima manfaat, dengan perluasan penerima yang mempertimbangkan anggaran dan kesiapan sumber daya manusia.
Ia menegaskan seluruh kementerian memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola MBG, sehingga kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi Indonesia.
“Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk indikasi korupsi dan penyalahgunaan bahan baku,” pungkas Hariqo.
Ia menegaskan keberhasilan program ini adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan mampu bersaing.
