Kalteng – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah saat ini memperkuat sinergitas dengan berbagai pihak termasuk dengan masyarakat serta 325 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari sembilan provinsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago saat memimpin rakor penanganan Karhutla yang melibatkan berbagai pihak termasuk perusahaan terkait dan pemerintah daerah di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
Menurut Menkopolhukam momentum ini penting untuk menyamakan langkah antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki potensi tingkat kerawanan tinggi.
Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pencegahan maupun pemadaman Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, jabatan, kehormatan pribadi, hingga tanggung jawab hukum.
“Ini adalah tanggung jawab yang harus kita pikul bersama. Yaitu tanggung jawab moral pada manusia dan alam, tanggung jawab kita pada jabatan dan pada kehormatan pribadi masing-masing, dan tanggung jawab hukum yang diatur oleh negara,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenkopolkam Purwito H.W. mengungkapkan, pemerintah ingin memastikan para pemegang HGU dan perizinan berusaha memahami kondisi Karhutla sekaligus menjalankan kewajibannya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah masing-masing.
“Kami berharap semua pihak berkomitmen bersama untuk menangani dan mencegah Karhutla sehingga dapat segera dilaksanakan di lapangan secara bersama – sama,” ujar Purwito.
Sementara itu, PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM terus memperkuat dukungan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah titik di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat.
Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (“MIND ID”) Maroef Sjamsoeddin mengatakan penanganan bencana Karhutla membutuhkan kepedulian dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat.
“Sejak 24 Agustus 2026, INALUM bersinergi dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD, TNI, Polri, unsur pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat setempat dalam pengendalian dan pemadaman pada sejumlah titik api. Upaya tersebut terus diperkuat mengingat sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut yang memiliki karakteristik khusus, dimana api dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan sehingga membutuhkan pemantauan, penyisiran, dan pendinginan secara berkelanjutan”, jelas Maroef.
“Langkah ini merupakan bentuk sinergitas dan upaya bersama dengan pihak terkait termasuk masyarakat dalam mempercepat pengendalian titik api sekaligus membantu mengurangi risiko kesehatan dan gangguan terhadap aktivitas yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya.
“Selain dukungan personel, penguatan penanganan di lokasi juga dilakukan melalui penyediaan berbagai perlengkapan pemadaman dan peralatan keselamatan serta dukungan medis untuk para relawan maupun para Masyarakat yang terdampak”, tutupnya.
